PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 16/PJ/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 368/PJ/2020TENTANGPENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAUPASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DANDIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAKPENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan MAKALAH PPH Pasal 22 Dan 23 | PDF. seluk beluk pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 by gimassetyono. Mengenal Pajak Penghasilan PPh Pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipungut berdasarkan jasa atau pada penghasilan atas: Ketentuan lainnya, yaitu selain yang telah dipotong pph 21. Penentuan tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari jenis jasa, subjek dan NPWP. Tidak semua jasa dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 23. Sebenarnya, tidak ada nominal tarif tertentu di dalam PPh pasal 25, karena PPh 25 bukanlah pengenaan pajak pada suatu objek pajak, akan tetapi sebutan dari suatu angsuran pembayaran pajak penghasilan yang terutang. Sederhananya, pajak terutang yang wajib dibayar akan disebut sebagai PPh pasal 29, sedangkan angsuran pembayaran pajak penghasilan f96Z8kf.

pertanyaan tentang pajak penghasilan pasal 23